Proyek Pengaspalan Di Kilometer 17 Kuat Dugaan Tampa Pengawasan Saat Hujan Pengaspalan Tetap Dilanjutkan Ada Apa.

Diduga Abaikan SOP, Pengaspalan Saat Hujan di Km 17 Jalan Klamono Pertanyakan Integritas Kontraktor

Sorong,  [ Holong Papua. Com ] Papua Barat Daya 

Sangat disayangkan pekerja  Proyek pengaspalan di Km 17 Jalan Klamono menuju. Pusat perkantoran Kabupaten Sorong  kini menjadi sorotan tajam setelah pelaksana diduga tetap memaksa pengerjaan meski hujan mengguyur lokasi proyek. Temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi kuat pengabaian standar operasional (SOP) pengerjaan jalan, yang berpotensi merugikan masyarakat dan keuangan negara.

Tim media yang turun langsung ke lokasi menemukan sejumlah fakta yang mengundang tanda tanya besar. Badan jalan masih tergenang air, namun proses pengaspalan tetap dilanjutkan. Para pekerja terlihat menguras genangan dengan sekop dan menyemprot permukaan jalan menggunakan mesin angin—metode darurat yang jauh dari standar teknik konstruksi jalan.

Dalam pekerjaan konstruksi beraspal, kondisi basah selama penghamparan dan pemadatan merupakan pelanggaran mendasar, karena menyebabkan aspal tidak dapat melekat dengan sempurna pada agregat. Dampaknya: umur jalan pendek, cepat retak, dan mudah berlubang dan melembung atau masuk angin.

Seorang warga yang juga bertugas sebagai security di salah satu universitas di Sorong menyampaikan keheranannya.

“Hujan deras, tapi tetap dipaksakan untuk mengaspal. Ini sangat janggal. Kalau begini kualitasnya pasti jelek. Kami sebagai warga yang tiap hari lewat akan jadi korban,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Ketika media mencoba meminta klarifikasi, beberapa pekerja di lokasi mengaku hanya menjalankan perintah atasan.

Pengamatan lapangan juga menimbulkan sejumlah pertanyaan investigatif:

Siapa kontraktor pelaksana proyek ini?

Mengapa pekerjaan tetap dipaksakan saat kondisi hujan?

Apakah pengawasan dari dinas teknis berjalan atau justru tidak berada di lokasi?

Apakah ada target waktu yang membuat pekerjaan dipaksakan meski melanggar SOP?

Apakah kualitas jalan sudah diperhitungkan atau justru dikorbankan demi percepatan?

Jika dugaan pengabaian SOP ini benar, maka konsekuensinya tidak hanya pada kualitas jalan, tetapi juga dapat mengarah pada pemborosan anggaran negara. Jalan yang rusak dalam waktu singkat akan memaksa pemerintah menggelontorkan dana perbaikan kembali dalam waktu dekat.

Warga menuntut pemerintah daerah dan aparat pengawas proyek untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan ini secara terbuka, termasuk memeriksa kontraktor pelaksana serta dokumen spesifikasi teknis proyek.

Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur tidak dilakukan sekadarnya, apalagi dengan cara-cara yang mengabaikan keselamatan pengguna jalan dan kualitas jangka panjang. [Hp.jlin.ika] .